Penerapan BBM yang Tepat Sasaran.

Begitu banyak usaha yang di lakukan oleh pemerintah untuk membuat supaya BBM Bio Solar maupun Premium menjadi BBM yang tepat sasaran di dalam pendistribusiannya, sehingga tidak menambah subsidi terhadap pembelian kedua BBM bersubsidi diatas.
Langkah pemerintah yang mau menerapkan BBM yang tepat sasaran sudah dilakukan di satu - satunya kota di Indonesia yaitu di Kota Batam. Khusus BBM Bio Solar yang dijual ke masyarakat di Kota Batam harus dibeli dengan memakai kartu feul card yang dikeluarkan oleh bank BRI dengan membayar Rp. 25.000 sebagai ongkos ganti kartu atau apa, penulis tidak tahu biaya itu untuk apa, yang diberikan satu Mobil satu, tapi penulis pernah menemukan di satu SPBU di Batam ada satu perusahaan supplier yang menjadi Pelanggan SPBU memegang feul card yang sangat banyak, kira-kira 70 kartu, sedang supplier itu tidak memiliki armada sebanyak itu. Satu feul card hanya dapat membeli BBM solar sehari 30 liter saja. Setelah beberapa tahun dilaksanakan dengan lancar oleh karena di setiap SPBU disiapkan mesin top up feul card itu, tapi baru di tahun 2018 ini semua mesin top up ditarik atau dilarang dipakai lagi. Inilah awal masyarakat Batam mengalami kesulitan meng top up feul card, sehingga aktifitas pengisian terganggu dan mengganggu juga aktifitas keseharian masyarakat Kota Batam.
Menurut Penulis, Penarikan mesin edc top up dari setiap SPBU di Kota Batam merupakan suatu kemunduran kalau mau dikatakan bahwa Kota Batam sebagai Kota percontohan penerapan BBM yang tepat sasaran.
Dalam hal penerapan BBM subsidi tepat sasaran, Penulis memberikan masukan kepada Pemerintah supaya tepat sasaran yaitu sebagai berikut :
1. Untuk kendaraan yang menggunakan BBM subsidi adalah kendaraan angkutan ber plat Nomor berwarna kuning. Kendaraan berplat Nomor hitam tidak layak diijinkan memakai BBM subsidi sebab tidak berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, sedangkan kendaraan plat Nomor kuning merupakan kendaraan resmi pengangkut barang dan jasa.
Untuk industri harus dibedakan juga jenis industrinya, contoh industri makanan tidaklah pantas harus memakai BBM non subsidi, sebab itu akan berpengaruh pada harga makanan.
Untuk transportasi laut juga demikian, tidaklah tepat bila transportasi laut diharuskan memakai BBM non subsidi, sebab negara kita memiliki luas lautan yang lebih banyak dari pada jumlah dataran, dan bila transportasi laut diharuskan memakai BBM non subsidi maka harga barang di pulau yang jauh dari pusat industri makanan dan Pakaian akan mengalami harga yang melambung tinggi. Contoh saja harga minyak goreng di jawa tidak sama dengan minyak goreng di Maluku. Demikian juga harga baju dan elektronik.
Jadi untuk dapat mencapai BBM subsidi yang tepat sasaran sangat perlu dilakukan pemilahan mana yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan mana yang tidak dan hanya untuk kaum orang kaya saja.